HEADLINES.ID – Berdasarkan Semangat Bandung Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Indonesia membantu pemerintah Afrika menyebarkan imunisasi ke seluruh benua.
Vaksinasi Pentavalent yang diproduksi oleh PT Biofarma, Bandung, merupakan langkah awal dan Indonesia memilih Nigeria sebagai penerima lebih dari 1,5 juta dosis dengan biaya lebih dari Rp 30 miliar.
Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan, imunisasi ini diberikan untuk menghentikan penyebaran lima penyakit berbeda.
“Yaitu vaksin kombinasi DTP-HB-Hib yang bentuknya menyerupai suspensi homogen yang mengandung toksoid difteri dan tetanus murni dan bakteri pertusis (batuk rejan) inaktif. Juga antigen permukaan hepatitis B (HBsAg),” kata Sri Mulyani, saat pelepasan Hibah Vaksinasi di Gedung Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, Minggu 28 Mei 2023.
Selain itu, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) di bawah arahan kementeriannya untuk mensosialisasikan imunisasi ini di Nigeria.
“Saya tentunya sangat mengapresiasi inisiatif LDKPI sebagai Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional yang telah berkembang sehingga menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia yang sangat penting untuk ikut aktif menjaga stabilitas dan perdamaian dunia,” ungkap Sri Mulyani.
Nigeria menerima pendanaan tahap pertama dari pemerintah Indonesia untuk 750.000 vaksin Pentavalent melalui LDKPI. Putaran kedua 850.000 imunisasi kemudian akan mereka berikan mulai pertengahan Juni 2023.
Hasilnya, Nigeria akan menerima total Rp. 30,3 miliar dalam bentuk dukungan vaksinasi pentavalen selama dua tahap.
“Penyerahan vaksin yang PT Bio Farma lakukan merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat UU APBN 2022. Yaitu memberikan hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing yang harus memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sendiri. Dan sesuai dengan amanat Presiden untuk melanjutkan dan memperkuat diplomasi ekonomi,” menurutnya.
Indonesia Sediakan Rp 8 Triliun untuk Bantu Negara Miskin
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kementerian Keuangan. Sebelumnya sudah pemerintah beri anggaran Rp 8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kementerian Luar Negeri menggunakan dana tersebut untuk mendistribusikan hibah ke negara lain guna memperkuat soft diplomacy.
Di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten, Minggu 28 Mei 2023. Sri Mulyani Indrawati menyatakan, “Itu dana LDKPI yang sudah kita masukan sejak 2022-2023 dan sekarang sudah mencapai Rp 8 triliun.”
Tujuan utama dari anggaran ini adalah untuk memberikan hibah kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan. Sebut saja Kenya, Zimbabwe, Nigeria, Afganistan, dan Pakistan.
