headlines.id – Ketum PMI Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi virus corona. Menurutnya, jika ingin wabah ini segera diselesaikan, maka pemerintah harus memberikan kebijakan yang keras nan tegas kepada masyarakat.
“Ingin ada relaksasi, tiba-tiba ingin ke mal, yang biasanya di rumah ingin ke mal karena di sana enak, terbuka, ada AC, itu sesuatu yang wajar bagi manusia. Nah ini kan pilihan, mau lama atau cepat (penanganan virus coronanya),” kata JK dalam webinar bersama Universitas Indonesia, Selasa (19/5).
Menurut JK, sebenarnya cara pencegahan dan penanganan pandemi virus corona di seluruh dunia sama. Namun, kunci sukses atau tidaknya sebuah negara menangani virus ini adalah kecepatan dan ketegasan.
“Seluruh dunia sama, instruksinya sama. Cuma ada yang keras, tegas, ada yang tidak tegas. Ada yang cepat ada yang lambat. Kuncinya kecepatan dan ketegasan karena ilmunya sama, prosedurnya sama di seluruh dunia. Di China begitu, Korea begitu, Spanyol begitu. Tapi kenapa ada yang meluas ada yang tidak?” ucap JK.
Ia memberikan contoh, Vietnam sudah mulai menutup negaranya dan wilayah perbatasan dengan China sejak Januari lalu. Sedangkan Indonesia baru memulai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah pada Maret lalu.
“Sudah beda dua bulan. Berapa penyebarannya dalam dua bulan itu? AS mulai Maret, Inggris tanggal 14 kemarin masih ada pacuan kuda, 10 ribuan yang nonton, jadi penyebarannya luar biasa. “Jadi tidak ada rahasia, tidak ada hanya kecepatan dan ketegasan saja,” tuturnya.
Di Indonesia, menurut JK, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah imbauan kepada warga. Namun, karena imbauan tersebut tidak dibarengi dengan sanksi, maka banyak masyarakat yang tidak taat.
“Ini yang terjadi saat ini, orang kemana-mana, ke pasar, ke mal, ya paling kita lihat minggu depan, berapa. Paling naik lagi penyebarannya. Jadi memang hari ini tidak kelihatan, tapi lihat 10 hari yang akan datang,” pungkasnya.(kumparan)
