JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 7–8 persen melalui strategi pembangunan infrastruktur terarah, disiplin fiskal, dan penguatan peran sektor swasta, disampaikan dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur 2026, Rabu (22/04).
Pernyataan tersebut ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka panjang pemerintah.
Fokus Poin
- Target pertumbuhan ekonomi dipatok di kisaran 7–8 persen.
- Sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional.
- Defisit APBN dijaga di bawah 3 persen PDB dengan rasio utang sekitar 40 persen.
Peran Sektor Swasta Jadi Penopang Utama Pertumbuhan
Sektor swasta disebut menjadi kunci karena kontribusinya mencapai sekitar 90 persen dari total aktivitas ekonomi nasional.
Pemerintah mengarahkan kebijakan untuk memperkuat investasi dan ekspansi usaha agar kontribusi tersebut semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi,” — Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kondisi ekonomi nasional dinilai tetap stabil di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok.
Pertumbuhan ekonomi saat ini bertahan di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali.
Stabilitas Fiskal dan Penerimaan Negara Menguat
Defisit APBN tercatat tetap di bawah 3 persen terhadap PDB, sementara rasio utang berada di kisaran 40 persen, mencerminkan pengelolaan fiskal yang dinilai kredibel.
Penerimaan negara, khususnya dari pajak dan bea cukai, menunjukkan peningkatan signifikan.
Lonjakan Penerimaan Pajak Awal 2026
Penerimaan pajak tumbuh hingga 30 persen dalam dua bulan pertama tahun 2026.
Pemerintah juga memiliki ruang fiskal yang cukup berkat dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk meredam tekanan harga energi global.
“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” — Purbaya Yudhi Sadewa.
Infrastruktur Difokuskan pada Proyek Berdampak Tinggi
Pemerintah menegaskan hanya proyek infrastruktur dengan dampak ekonomi besar yang akan diprioritaskan.
Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara.
APBN diposisikan sebagai katalis untuk menarik investasi swasta melalui skema blended finance dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur juga diperkuat dalam skema tersebut.
“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia,” — Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah menekankan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta menjadi strategi utama dalam mempercepat pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal nasional.
