JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Kementerian Keuangan pada Selasa (12/05/2026). Pelantikan itu disertai penegasan bahwa rotasi jabatan dilakukan untuk memperkuat fungsi organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik.
Fokus Poin:
- Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rotasi jabatan merupakan hal biasa dalam organisasi yang terus bergerak.
- Jabatan di lingkungan Kemenkeu disebut sebagai fungsi pelayanan, bukan fasilitas untuk dipertahankan.
- Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak diminta menjaga integritas dan memperkuat penerimaan negara.
Rotasi pejabat dilakukan di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola birokrasi dan efisiensi kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, perpindahan jabatan menjadi bagian penting dalam menjaga organisasi tetap dinamis dan tidak berjalan stagnan.
Ia menyebut fokus utama dari pelantikan bukan sekadar perpindahan posisi, melainkan penguatan fungsi kelembagaan agar pelayanan publik berjalan lebih rapi.
Pelantikan juga menjadi momentum bagi jajaran pegawai untuk memperkuat integritas serta menjalankan kebijakan kementerian secara selaras.
Rotasi Pejabat Kemenkeu untuk Perkuat Fungsi Organisasi
Purbaya Yudhi Sadewa menilai perpindahan tugas atau rotasi jabatan merupakan bagian normal dari dinamika organisasi modern.
Menurutnya, organisasi harus terus bergerak agar tidak kehilangan efektivitas kerja dalam menjalankan fungsi pelayanan negara.
Ia menegaskan penguatan organisasi menjadi tujuan utama dari pelantikan pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Dalam organisasi, perpindahan itu biasa. Tour of duty, tour of area, biasa itu. Organisasi memang harus bergerak. Kalau tidak bergerak, lama-lama akan kaku.” tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Dalam arahannya, Menkeu juga meminta seluruh pegawai memahami jabatan sebagai tanggung jawab pelayanan publik.
Ia mengingatkan bahwa cara pandang terhadap jabatan akan memengaruhi pola kerja dan prioritas setiap aparatur.
“Jabatan ini bukan fasilitas, jabatan ini fungsi. Kalau dilihat sebagai fasilitas, kita sibuk menjaga posisi. Kalau dilihat sebagai fungsi, kita fokus bekerja.” lanjut Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Penegasan itu disampaikan untuk mendorong budaya kerja yang lebih berorientasi pada hasil dan pelayanan institusi.
Integritas Pajak dan Kepercayaan Publik Jadi Sorotan
Selain menyoroti rotasi jabatan, Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan pesan khusus kepada pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.
Ia meminta aparatur menjalankan tugas dengan menjaga integritas dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan kementerian.
Menkeu menegaskan pegawai tidak diperkenankan membuat kebijakan sendiri di luar ketentuan yang berlaku.
Arahan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.
Menurutnya, tugas aparatur pajak tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga menjaga legitimasi publik terhadap negara.
“Kerjakan dengan baik, jaga integritas, jalankan kebijakan, jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri.” — Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Penguatan Penerimaan Negara dan Stabilitas NKRI
Dalam pidatonya, Menkeu menekankan pentingnya peran aparatur pajak dalam menjaga keberlangsungan penerimaan negara.
Penerimaan negara disebut menjadi fondasi penting untuk mendukung keberlanjutan program pemerintah dan stabilitas nasional.
Ia menyatakan aparatur perpajakan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kepercayaan rakyat tetap terjaga.
Menurutnya, kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas sistem perpajakan nasional.
Menkeu juga mengingatkan bahwa seluruh kebijakan fiskal harus dijalankan secara konsisten dan profesional.
“Pesan saya, kita tidak hanya memungut pajak, kita menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan NKRI terus berdiri tegak.” pungkas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pelantikan pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi bagian dari langkah konsolidasi organisasi untuk memperkuat kinerja birokrasi dan menjaga stabilitas penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi nasional.
