Pemerintah Genjot Kredit dan Investasi Demi Target 8 Persen

Pemerintah mengandalkan dua mesin pertumbuhan ekonomi lewat belanja negara dan akselerasi sektor swasta, termasuk tambahan likuiditas Rp200 triliun ke perbankan.

pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui likuiditas perbankan
Menteri Keuangan menyampaikan strategi penguatan likuiditas dan investasi dalam Jogja Financial Festival di Yogyakarta, Jumat (22/05/2026). Foto: Dok. Kemenkeu

YOGYAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi dua mesin pertumbuhan ekonomi dengan menggabungkan kekuatan belanja negara dan akselerasi sektor swasta untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Strategi itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival di Yogyakarta, Jumat (22/05/2026).

Fokus Poin:

  • Pemerintah memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan untuk memperkuat penyaluran kredit produktif.
  • Target pertumbuhan ekonomi 8 persen disebut tinggi, tetapi mulai terlihat realistis setelah sektor swasta didorong lebih agresif.
  • Skema pembiayaan ekspor berbunga rendah 5–6 persen disiapkan melalui lembaga khusus Kementerian Keuangan.

Pemerintah menilai penguatan sektor swasta menjadi faktor penting untuk menjaga laju ekonomi nasional tetap agresif dan merata. Karena itu, kecukupan likuiditas di sektor keuangan menjadi fokus utama dalam kebijakan terbaru pemerintah.

Menurut Menteri Keuangan, dana yang berada di perbankan harus lebih aktif disalurkan ke dunia usaha agar roda ekonomi bergerak lebih cepat. Penyaluran kredit dinilai menjadi kunci untuk menghidupkan investasi dan aktivitas bisnis nasional.

Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan belanja pemerintah yang tetap berjalan sebagai pendorong ekonomi.

Pemerintah juga mulai memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mengatasi hambatan investasi yang selama ini memperlambat realisasi proyek strategis.

Likuiditas Perbankan Didorong untuk Kredit Produktif

Menteri Keuangan menyebut pemerintah sengaja memperkuat likuiditas perbankan agar sektor finansial memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif.

Dana sebesar Rp200 triliun dipindahkan dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional untuk memperkuat kapasitas pembiayaan dunia usaha.

“Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian,” tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Menurutnya, kombinasi antara mesin belanja pemerintah dan sektor swasta mulai menunjukkan pergerakan yang lebih seimbang dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga menilai target 8 persen masih memungkinkan dicapai selama dunia usaha memperoleh dukungan pembiayaan dan kemudahan investasi yang memadai.

“Jadi angka 8 persen itu tinggi memang, cuman bukan angka yang mustahil,” tambah Purbaya Yudhi Sadewa.

Satgas Investasi dan Kredit Murah untuk Eksportir

Untuk mempercepat realisasi investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang melibatkan berbagai kementerian.

Satgas tersebut bertugas menyelesaikan hambatan investasi, termasuk persoalan perizinan dan koordinasi antarinstansi yang kerap menghambat proyek strategis.

Melalui pendekatan itu, pemerintah berharap proses penyelesaian berbagai proyek prioritas dapat dipercepat.

Pembiayaan Ekspor Bunga 5–6 Persen

Selain penguatan likuiditas, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi perusahaan berorientasi ekspor.

Dukungan pembiayaan tersebut akan disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan.

Tingkat bunga yang disiapkan berada di kisaran 5–6 persen untuk memperkuat daya saing pelaku usaha nasional di pasar ekspor.

“Dari situ, masyarakat atau bussinessman bisa melihat betapa serius kita memperbaiki ekonomi investasi,” pungkas Purbaya Yudhi Sadewa.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi dukungan fiskal, likuiditas perbankan, dan percepatan investasi nasional.