Headlines.id
Baru beberapa hari adem ayem setelah pertemuan terkait perjanjian dagang, hubungan Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas.
Pada Kamis (27/8/2020), China mengecam “logika tirani” AS atas sanksi terbaru yang menargetkan ekspansionisme Negeri Tirai Bambu di Laut China Selatan. Sanksi itu memperburuk ketegangan yang sudah ada di antara kedua negara adidaya tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, China secara agresif mengklaim teritorial dengan memperkenalkan nine-dash line di Laut China Selatan. Mereka membangun pangkalan militer dengan lapangan terbang dan fasilitas pelabuhan di kawasan itu.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian membantah bahwa pekerjaan konstruksi itu ada hubungannya dengan militerisasi China. Ia menegaskan langkah itu berada dalam lingkup kedaulatan teritorial.
“Kata-kata AS sangat mengganggu urusan dalam negeri China… Itu sepenuhnya logika tirani dan politik kekuasaan,” kata Zhao pada konferensi pers reguler. “China akan mengambil tindakan tegas untuk menegakkan hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan dan individu China”
China baru-baru ini melakukan latihan militer di daerah itu. Sementara TNI Angkatan Laut AS telah melakukan “operasi kebebasan navigasi” untuk menyatakan penolakan terhadap kedaulatan China dengan berlayar di dekat beberapa pulau yang diklaim Beijing sebagai miliknya.
Militer China pada Selasa (25/8/2020) menuduh AS sengaja menerbangkan pesawat mata-mata U-2 ke zona larangan terbang untuk mengganggu latihan tembak langsung oleh Tentara Pembebasan Rakyat.
Pada Juli lalu, AS secara resmi menyatakan pengejaran Beijing atas wilayah dan sumber daya di Laut China Selatan sebagai ilegal. Itu artinya secara eksplisit AS mendukung klaim teritorial negara-negara Asia Tenggara terhadap China.
Pada Rabu (26/8/2020), AS mengumumkan sanksi terhadap dua lusin perusahaan China dan pejabat terkait yang tidak disebutkan namanya karena turut serta dalam membangun pulau buatan di perairan yang disengketakan, dalam hal ini LCS.CBNC Indonesia
