Secara total, Edwin menyebut pembayaran insentif nakes berkisar Rp350 juta per bulan. Jumlah tersebut untuk nakes yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit.
“Pembayaran selama sebulan sebanyyak Rp350 juta, dari Febuari hingga April untuk nakes kita yang di Puskesmas dan Rumah Sakit,” tambahnya.
Terkait keterlambatan pembayaran, Edwin mengatakan karena ada persoalan verifikasi tenaga kesehatan. “Jadi bukan karena kesalahan APBD tak ada uang atau apa, tapi karena kita telat memverifikasi,” tandasnya.
Pemprov Lampung mendorong pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) diutamakan. Mengingat nakes merupakan garda terdepan penanganan Covid-19.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, seluruh pembayaran insentif nakes harus segera dibayarkan. “Kalau ada yang macet nanti saya tegur,” ungkap Arinal, Selasa (31/8) melalui pesan WhatsApp-nya, dikutip dari referensinews.com.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menambahkan, nakes merupakan garda terdepan penanganan Covid-19. Karena itulah hak yang harus diterima nakes harus segera dibayarkan.
“Yang kita tahu, nakes merupakan garda terdepan penanganan Covid-19 saat ini. Karena itu tentu haknya (dalam hal ini insentif) harus diselesaikan,” lanjut Nunik -sapaan akrab Chusnunia.
Nunik pun mengingatkan kepada bupati/wali kota agar tetap memberikan hak-hak tenaga kesehatan berupa insentif. “Ya pak Gubernur selalu mengarahkan untuk memperhatikan nakes. Karena itu kami harap hak nakes segera diselesaikan. Termasuk pembayaran insentif,” tambah Nunik.
