HEADLINES.ID – Program wajib militer di Jawa Barat yang dikenal sebagai Pendidikan Karakter Panca Waluya sempat menimbulkan pro kontra, namun respon Kak Seto soal program wajib militer ini justru membuka pandangan baru yang lebih seimbang dan ramah anak.
Program ini ditujukan bagi siswa dengan catatan perilaku khusus dan dilaksanakan di kawasan militer Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang. Meskipun menggunakan elemen kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap mengutamakan psikologi dan hak-hak anak.
Banyak yang mengira bahwa pelaksanaan kegiatan ini berpotensi melanggar hak asasi siswa, namun Kak Seto, sebagai Ketua LPAI, menilai justru sebaliknya.
Ia menegaskan bahwa proses pembentukan karakter ini tetap memperhatikan aspek tumbuh kembang serta pendekatan personal khas dunia anak. Meski bertempat di lingkungan militer, suasana yang diciptakan tetap hangat dan inklusif.
Kegiatan yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini tidak serta-merta mengadopsi pola pelatihan militer yang keras dan menakutkan, tetapi lebih kepada membentuk disiplin positif dalam balutan nilai-nilai kemanusiaan dan nasionalisme.
Kak Seto menyampaikan bahwa banyak kesalahpahaman publik mengenai istilah “wajib militer,” padahal yang dilakukan adalah semacam pelatihan karakter dengan nuansa edukatif.
“Sering kali ada anggapan keliru. Meskipun ada unsur kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka,” kata Kak Seto dalam keterangan resmi dari Humas Jabar, Minggu, 11 Mei 2025.
Para siswa yang mengikuti program ini justru mendapatkan akses terhadap berbagai layanan pendukung yang biasanya tidak tersedia di sekolah umum.
Ada pemeriksaan kesehatan fisik dan mental, konsultasi psikologis, dan wadah untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut. Inilah yang membedakan program ini dari konsep pelatihan militer murni seperti yang banyak ditakuti orang.
“Anak-anak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan, kesempatan menyuarakan pendapat, bahkan ada pemeriksaan kesehatan dan psikologi,” tambahnya.
Setiap aktivitas yang dijalankan di lokasi juga diawasi langsung oleh tenaga ahli lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan anak.
Kak Seto sendiri menyatakan telah meminta izin untuk memantau langsung kondisi anak-anak di lokasi, dan Gubernur menyambut dengan tangan terbuka. Kepercayaan ini yang menurut Kak Seto menjadi bukti bahwa pemerintah daerah ingin bersikap transparan.
Yang menarik, Kak Seto tidak hanya datang sebagai pengamat, tetapi juga berencana menjadi pengajar tamu bagi para siswa. Ia ingin memberikan semangat langsung kepada anak-anak, membangun relasi, serta menyisipkan nilai-nilai penting seputar empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangannya, pendekatan ini sangat efektif dalam membangun karakter generasi muda yang tangguh.
“Pak Gubernur sangat terbuka, saya ajukan untuk melihat kondisi anak-anak, beliau mempersilakan, saya mengapresiasi sekali,” ungkapnya.
Pesan moral yang selalu digaungkan Kak Seto adalah pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial dalam proses pembelajaran.
Ia mengingatkan para peserta untuk tidak saling menyakiti atau membully, karena kerukunan adalah fondasi dalam membentuk masa depan yang lebih baik.
“Tetap semangat. Jaga kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jangan saling menyakiti, membully, atau bertikai. Jaga kekompakan karena kita semua menuju satu tujuan: menjaga keutuhan NKRI,” tutur Kak Seto.
Program wajib militer di Jabar ini menjadi contoh bagaimana kedisiplinan dan kasih sayang bisa berjalan seiring.
Ketika pendidikan karakter dibingkai dalam semangat perlindungan anak dan gotong royong, hasilnya bisa jauh lebih kuat dibanding metode hukuman konvensional yang selama ini sering digunakan.
