Headlines.id – Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden mencerca Donald Trump dengan kritik paling pedas sejak pemilu. Dia mengatakan partai yang mendukung Trump, Partai Republik telah menentang konstitusi dan “keinginan rakyat” karena tidak menerima hasil.
Seperti dilansir AFP, Selasa (15/12/2020) Biden mengatakan bahwa Partai Republik menolak untuk menghormati konstitusi hukum. Kritik ini disampaikan Biden setelah Electoral College baru saja mengukuhkan kemenangannya.
“Itu adalah posisi yang sangat ekstrem yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Sebuah posisi yang menolak untuk menghormati keinginan rakyat, menolak untuk menghormati supremasi hukum, dan menolak untuk menghormati konstitusi kami,” kata Biden dalam pidatonya, Senin (14/12).
Pemungutan suara Electoral College, biasanya formalitas, dianggap sangat penting mengingat upaya luar biasa Presiden Donald Trump untuk menumbangkan proses, karena apa yang diklaimnya sebagai penipuan massal terhadap pemilih dalam pemilihan presiden 3 November lalu.
Beberapa pendukung Trump telah menyerukan protes di media sosial, dan pejabat pemilihan telah menyatakan keprihatinan tentang potensi kekerasan di tengah retorika Trump yang memanas.
California, negara bagian AS terpadat, menempatkan Biden di atas 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangkan Electoral College ketika 55 pemilihnya dengan suara bulat memberikan suara untuknya dan pasangannya, Kamala Harris.
Biden dan Harris akan dilantik pada 20 Januari 2021 mendatang.
Biden memperoleh 306 suara elektoral dalam pilpres dibandingkan dengan 232 suara elektoral untuk Trump.
“Api demokrasi telah menyala di negara ini sejak lama,” kata Biden dalam pidatonya untuk menandai kemenangannya di Electoral College.
“Dan kami sekarang tahu bahwa tidak ada – bahkan pandemi – atau penyalahgunaan kekuasaan – yang dapat memadamkan api itu. Dalam pertempuran untuk jiwa Amerika ini, demokrasi menang,” lanjutnya.
Di bawah sistem yang rumit sejak tahun 1780-an, seorang kandidat menjadi presiden AS bukan dengan memenangkan suara populer tetapi melalui sistem Electoral College.
Pada 2016, Trump mengalahkan capres Demokrat, Hillary Clinton meskipun kalah dalam jumlah suara populer nasional dengan hampir 3 juta suara. Biden memenangkan suara populer pada November dengan lebih dari 7 juta suara.
Trump juga menekan anggota parlemen Republik di negara bagian yang dimenangkan Biden, seperti Pennsylvania dan Michigan, untuk menyisihkan total suara dan menunjuk daftar pemilih mereka sendiri yang bersaing. Tetapi anggota parlemen sebagian besar menolak gagasan itu.
“Saya berjuang keras untuk Presiden Trump. Tidak ada yang menginginkan dia menang lebih dari saya,” kata Lee Chatfield, ketua DPR dari Partai Republik Michigan, dalam sebuah pernyataan.
“Tapi saya juga mencintai republik kita. Saya tidak dapat membayangkan mempertaruhkan norma, tradisi, dan lembaga kita untuk mengeluarkan resolusi yang secara retroaktif mengubah pemilih untuk Trump,” sambungnya. (detikcom/hli)
