Pemprov Lampung – Jawa Tengah Teken Kerja Sama Rp 833 Miliar

Pemprov Lampung dan Jawa Tengah menyepakati kerja sama strategis lintas sektor dengan nilai transaksi capai Rp 833 miliar.

Provinsi Lampung–Jawa Tengah Sepakati 11 Kerja Sama Strategis
Foto: Dok. Pemprov Lampung

HEADLINES.ID – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan langkah strategis memperkuat sinergi antarwilayah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor bernilai ratusan miliar rupiah yang melibatkan pemerintah daerah, BUMD, hingga pelaku usaha dari kedua provinsi.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam agenda Malam Ramah Tamah antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama resmi di Mahan Agung, Selasa (6/1/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperluas jejaring ekonomi domestik, khususnya antara Sumatera dan Jawa.

Forum strategis ini dihadiri jajaran pimpinan daerah, BUMD, serta asosiasi pengusaha dari Lampung dan Jawa Tengah. Dari pertemuan tersebut, tercatat nilai transaksi kerja sama yang mencapai Rp 833 miliar, angka yang mencerminkan keseriusan kedua daerah dalam membangun keterhubungan rantai pasok dan peluang bisnis nyata antarwilayah.

Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Ahmad Luthfi. Ia menegaskan bahwa relasi Lampung dan Jawa Tengah tidak sekadar hubungan administratif pemerintahan, melainkan memiliki ikatan historis dan emosional yang kuat. Jejak transmigrasi selama puluhan tahun telah membentuk akulturasi budaya yang harmonis dan menjadi modal sosial penting bagi pembangunan daerah.

“Hubungan Lampung dan Jawa Tengah telah terjalin sejak lama. Berdasarkan data BPS, sekitar 57% penduduk Lampung bersuku Jawa,sebagian besar dari Jawa Tengah,” ujar Gubernur Lampung.

Gubernur Mirza juga menyoroti posisi strategis kedua provinsi dalam peta ekonomi nasional. Lampung berperan sebagai gerbang utama Pulau Sumatera dengan keunggulan di sektor pertanian, perkebunan, serta penyediaan bahan baku. Di sisi lain, Jawa Tengah dinilai berhasil membangun kawasan industri dan manufaktur yang terintegrasi dan kompetitif.

“Saya jumpa Pak Menko Perekonomian, contoh industrinya: Jawa Tengah. Semua Menteri bilang, contoh Jawa Tengah. Investasi besar masuk, kawasan industrinya bagus, dukungan pemerintah bagus, semua variabel kenyamanan berinvestasi itu ada di Jawa Tengah,” ungkap Gubernur Mirza.

Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencakup sektor-sektor vital seperti ketahanan pangan, pariwisata, penguatan UMKM, energi, hingga industri pengolahan. Nilai transaksi Rp 833 miliar dipandang sebagai bukti konkret adanya link and match kebutuhan pasar, sekaligus kesinambungan supply chain antara wilayah produksi di Sumatera dan pusat industri di Jawa.

“Angka Rp 833 Miliar ini adalah yang terbesar. Kehadiran pelaku usaha, dunia swasta, dan BUMD menegaskan bahwa pembangunan akan semakin kuat ketika pemerintah dan dunia usaha saling bergerak seiring, saling mendukung, dan saling menguatkan,” tegas Gubernur Lampung.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah di era saat ini tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Menurutnya, kolaborasi lintas provinsi dan keterlibatan sektor swasta menjadi kunci membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Kita harus menumbuhkembangkan ekonomi baru. Tidak hanya ekspansi ke luar negeri, tetapi integrasi ekonomi domestik antar provinsi melalui skema Business to Business (B2B),” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab moral sebagai penggerak utama promosi daerah, layaknya manajer pemasaran yang aktif menarik investasi dan membuka akses pasar. Keselarasan kebijakan pusat dan daerah yang telah terbangun antara Lampung dan Jawa Tengah dinilai menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas serta mempercepat realisasi program pembangunan.

Kesepakatan kerja sama yang ditandatangani kedua provinsi mencakup 11 butir strategis, mulai dari penguatan pendidikan vokasi SMK, pengembangan industri dan perdagangan, pemanfaatan gas bumi serta energi baru terbarukan, peningkatan kapasitas sektor pertanian dan maritim, hingga pengembangan wisata religi dan bahari seperti Pahawang dan Karimunjawa.

Selain itu, kerja sama juga menyasar suplai bahan pangan, bahan baku tapioka, kemitraan rantai pasok industri gula, ubi, kopi, dan bawang, serta perdagangan multi komoditas yang memperkuat posisi Pemprov Lampung dalam ekosistem ekonomi nasional.