HEADLINES.ID – Gubernur Lampung menetapkan 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan daerah dengan fokus langsung ke kebutuhan warga. Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan kebijakan pada perbaikan jalan, pendidikan vokasi, dan pelayanan publik agar dampaknya terasa nyata di kehidupan sehari-hari.
Arah pembangunan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat memimpin Upacara Gabungan bersama Forkopimda di Lapangan Korpri, Senin (5/1/2026). Ia hadir mewakili Gubernur Lampung untuk menyampaikan pesan strategis pemerintah daerah kepada jajaran TNI, Polri, dan aparatur sipil negara.
Menurut Marindo, tahun 2025 telah dimanfaatkan sebagai fase awal untuk menata kebijakan dan menyusun fondasi pembangunan. Karena itu, 2026 diposisikan sebagai tahap eksekusi yang menuntut hasil konkret dan terukur bagi masyarakat Lampung.
“Tahun 2026 ini, pembangunan kita dorong dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari desa yang bergerak, pasar yang kembali hidup, sawah yang produktif, hingga pelayanan publik yang terus kita perbaiki agar semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya di hadapan peserta upacara.
Isu infrastruktur jalan menjadi sorotan utama dalam agenda Pemerintah Provinsi Lampung. Marindo menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak lagi dilakukan secara umum, melainkan menggunakan pendekatan berbasis kepadatan penduduk serta intensitas aktivitas ekonomi warga di suatu wilayah.
Pendekatan ini dipilih agar belanja daerah benar-benar efektif dan berputar di dalam daerah. Pemerintah ingin memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan berdampak langsung pada kelancaran mobilitas, distribusi hasil pertanian, serta pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Strategi ini juga sejalan dengan agenda [pembangunan daerah Lampung] yang menekankan pemerataan dan efisiensi.
Dari sisi kebijakan fiskal, APBD Provinsi Lampung tahun 2026 dipastikan difokuskan pada sektor prioritas. Selain infrastruktur, anggaran diarahkan untuk penguatan pendidikan, khususnya pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi daerah.
“Prinsipnya sederhana: APBD harus bekerja untuk rakyat dan hasilnya harus bisa dirasakan,” kata Marindo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di akhir amanatnya, Marindo menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, DPRD, dan Kejaksaan. Ia menilai peran Forkopimda sangat krusial dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta kepastian hukum yang menjadi fondasi utama pembangunan.
“Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan. Percepatan pembangunan, percepatan pelayanan, dan percepatan kehadiran negara di tengah masyarakat,” pungkasnya, menegaskan arah besar kepemimpinan Gubernur Lampung.
Upacara gabungan tersebut diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai simbol konsolidasi awal menuju agenda percepatan pembangunan tahun ini.
