KPK 4 Kali OTT dalam 10 Hari, Terbaru Pejabat Kemensos

gedung KPK (Foto: dok. detikcom)

Headlines.id – Operasi tangkap tangan (OTT) menjadi salah satu ‘senjata’ yang diandalkan KPK demi memberantas korupsi di negeri ini. ‘Senjata’ tersebut digunakan KPK melakukan empat kali OTT dalam kurun waktu 10 hari.

Yang terbaru, KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) terkait bansos penanganan pandemi COVID-19. Pejabat Kemensos yang kena OTT KPK tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

“Betul,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai konfirmasi, Sabtu (5/12/2020).

Seperti dikutip dari detikcom, sudah empat kali KPK melakukan OTT dalam 10 hari. Siapa saja?

1. OTT Edhy Prabowo (24 November)

Edhy Prabowo ditangkap KPK pada Selasa (24/11) menjelang tengah malam di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Saat itu Edhy Prabowo turun dari pesawat yang mengantarkannya dari Jepang. Sebelumnya, Edhy Prabowo dan rombongan melakukan kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat (AS), lalu pulang ke Indonesia dengan transit dulu di Jepang. Total ada 17 orang yang diamankan KPK, termasuk istri Edhy Prabowo bernama Iis Rosyati Dewi.

“Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Rabu (25/11).

Baca Juga :  Razman Arif Mundur dari Kubu Moeldoko: Nazaruddin Jadi Beban!

Setelah melakukan gelar perkara, KPK pun menetapkan 7 orang tersangka sebagai berikut:

Sebagai penerima:
1. Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP;
2. Safri sebagai Stafsus Menteri KKP;
3. Andreau Pribadi Misanta sebagai Stafsus Menteri KKP;
4. Siswadi sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
5. Ainul Faqih sebagai Staf istri Menteri KKP; dan
6. Amiril Mukminin

Sebagai pemberi:
7. Suharjito sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP).

2. OTT Wali Kota Cimahi (27 November)

Tiga hari berselang, Jumat (27/11), giliran Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna kena OTT KPK. Kemudian KPK menetapkan Ajay sebagai tersangka penerima suap terkait dengan perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. Selain Ajay, KPK menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan.

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran 2018-2020,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/11).

Baca Juga :  Gubsu Sebut UU Ciptaker Tak Serta-merta Diterapkan Usai Diketok DPR

Berikut 2 tersangka yang ditetapkan KPK:

Sebagai penerima:
1. Ajay Muhammad Priatna

Sebagai Pemberi:
1. Hutama Yonathan

3. OTT Bupati Banggai Laut (3 Desember)

KPK kembali melakukan OTT yang kali ini menyasar Bupati Banggai Laut Sulawesi Tengah (Sulteng), Wenny Bukamo. OTT dilakukan hari Kamis (3/12).

Dalam OTT Bupati Banggai Laut, KPK menemukan uang Rp 2 miliar. Duit miliaran rupiah itu ditemukan dikemas di dalam kardus.

“Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan sejumlah uang rupiah dengan jumlah total sekitar Rp 2 miliar yang dikemas dalam kardus. Di samping itu, ditemukan buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/12/2020).

Wenny selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. KPK menduga Wenny menerima suap untuk kepentingan kampanye pemenangan pilkada. Ada total 6 tersangka yang ditetapkan KPK.

Diduga sebagai penerima:

1. Wenny Bukamo selaku Bupati Banggai Laut
2. Recky Suhartono Godiman selaku Komisaris Utama PT ABG (Alfa Berdikari Group)
3. Hengky Thiono selaku Direktur PT RMI (Raja Muda Indonesia)

Baca Juga :  Komnas HAM Bentuk Tim Khusus Selidiki TWK KPK Diduga Langgar HAM

Diduga sebagai pemberi:

1. Hedy Thiono selaku Komisaris PT BBP (Bangun Bangkep Persada)
2. Djufri Katili selaku Direktur PT AKM (Antarnusa Karyatama Mandiri)
3. Andreas Hongkiriwang selaku Direktur PT APD (Andronika Putra Delta)

4. OTT Pejabat Kemensos (4 Desember)

Yang terakhir, KPK melakukan OTT pada pejabat Kementerian Sosial (Kemensos). OTT pejabat Kemensos diduga terkait bansos penanganan COVID-19. OTT pejabat Kemensos dilakukan hari Jumat (4/12) pukul 23.00 WIB sampai Sabtu (5/12) pukul 02.00 WIB.

Sejumlah orang yang terjaring OTT KPK sudah dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa. KPK masih mendalami kasus tersebut.

“Para tersangka sudah dibawa ke gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Secara keseluruhan, ini merupakan OTT yang ketujuh di era Firli. OTT lainnya di era Firli adalah terhadap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Harun Masiku, Bupati Sidoarjo, pejabat UNJ dan Bupati Kutai Timur. Namun, terkait OTT pejabat UNJ, perkara itu diserahkan ke Polda Metro Jaya dan kini kasusnya sudah disetop. (detikcom/hli)