Dalam UU Cipta Kerja, Urus Sertifikasi Halal Prosesnya Hanya 17-21 Hari

Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Headlines.id – Ketentuan pembuatan sertifikasi halal menjadi salah satu hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker). Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKB Ibnu Multazam menyampaikan, UU Cipta Kerja mengatur kemudahan proses sertifikasi halal.

Selain menjadi mudah, jelas Ibnu, UU Cipta kerja juga mengatur biaya sertifikasi halal ditanggung pemerintah.

“Dalam pembuatan sertifikasi halal tersebut akan ada banyak kemudahan yang diberikan kepada UMKM. Selain pemerintah akan menanggung biaya pembuatan sertifikasi, pengurusannya pun cukup mudah. Pendaftarannya juga bisa dilakukan secara online dan diproses hanya 17 hingga 21 hari saja,” urai Ibnu dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).

Ibnu memaparkan, saat ini proses sertifikasi halal di Indonesia terbilang lama, yakni 93 hari. Ibnu menyebut, pada beberapa kasus proses sertifikasi molor dari waktu yang ditentukan, bahkan ada yang tak kunjung selesai. Lewat UU Cipta Kerja, kata dia, kesulitan tersebut akan dipangkas.

Perubahan mekanisme sertifikasi halal menurut Ibnu akan membuat UMKM semakin mudah untuk memperoleh sertifikasi halal dalam sebuah produk.