HEADLINES.ID – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah mengumumkan kabar menggembirakan untuk dunia pendidikan.
Pada momen peringatan Hari Guru Nasional, yang berlangsung di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 28 November 2024, Prabowo memaparkan rencana besar terkait peningkatan kesejahteraan guru, baik ASN, PPPK, maupun honorer.
Rencana ini mencakup kenaikan gaji dan pemberian tunjangan yang akan mulai direalisasikan pada tahun 2025.
Tapi, apa sebenarnya inti dari kebijakan ini? Yuk kita bahas lebih mendalam.
Kenaikan Gaji Guru ASN dan Non-ASN Mulai 2025
Prabowo menegaskan bahwa kenaikan gaji guru akan berlaku untuk seluruh guru di sekolah negeri maupun swasta.
Ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan kesejahteraan tenaga pendidik di berbagai lini. Berikut adalah detailnya:
1. Guru ASN (Aparatur Sipil Negara)
Guru ASN akan menerima kenaikan gaji sebesar satu kali lipat dari gaji pokok mereka. Besaran ini nantinya akan disesuaikan berdasarkan jabatan terakhir masing-masing guru.
2. Guru Non-ASN dengan Sertifikasi
Guru non-ASN yang telah lulus sertifikasi akan mendapatkan tambahan tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan di luar penghasilan utama mereka.
Tunjangan ini diberikan untuk menghargai perjuangan mereka dalam mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
3. Guru Honorer Tanpa Sertifikasi
Bagaimana dengan guru honorer yang belum mendapatkan sertifikasi? Inilah bagian yang paling menarik.
Pemerintah akan memberikan bantuan berupa cash transfer atau bantuan tunai kepada mereka.
Detail besaran bantuan ini akan diumumkan lebih lanjut pada tahun 2025.
Data Akurat untuk Penerima Bantuan
Prabowo menyebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sedang melakukan pendataan yang sangat teliti.
Mereka akan mengidentifikasi guru honorer penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat yang valid.
Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.
Komitmen Pemerintah: Pendidikan Berkualitas untuk Semua
Tidak hanya kesejahteraan guru, Prabowo juga menyoroti pentingnya infrastruktur pendidikan yang layak.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,15 triliun pada tahun 2025. Dana ini akan digunakan untuk:
1. Rehabilitasi dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta.
Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa dan guru.
2. Peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Fokus utama adalah memastikan akses pendidikan merata, bahkan di daerah-daerah terpencil.
Dampak Kebijakan: Harapan Baru bagi Guru Honorer
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan.
Guru honorer yang selama ini merasa kurang diperhatikan kini memiliki harapan baru.
Dengan bantuan tunai dan perbaikan infrastruktur sekolah, mereka dapat fokus menjalankan tugas mulianya tanpa harus terbebani masalah finansial.
Kebijakan ini adalah angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kesejahteraan guru yang lebih baik tidak hanya berdampak pada kehidupan mereka, tetapi juga pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.
Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah serius dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia.
