oleh

Dugaan Korupsi Damkar, Sandi Minta Walkot Depok Diperiksa

Headlines.id – Anggota Damkar Depok Sandi Junior Butar Butar terus melakukan upaya untuk membongkar dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok. Melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, Sandi meminta Wali Kota Depok Mohammad Idris diperiksa.

“Kalau ini terjadi, kami berharap pimpinan tertinggi dimaksud, dalam rangka periksa Wali Kota Depok,” ujar Razman di RAN Law Firm Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).

Razman menilai korupsi di tingkat pimpinan daerah mungkin saja terjadi. Dia kemudian menyinggung kasus korupsi bansos Corona di Kementerian Sosial (Kemensos).

“Nah, bukan tidak mungkin ada korupsi. Ada Mensos sebelumnya ada yang bermasalah. Dan kalau terjadi di Kota Depok, bisa terjadi di daerah-daerah lain,” kata Razman.

Selain itu, Razman mengatakan dugaan korupsi yang diungkap Sandi ini menjadi awal untuk mengungkap kasus korupsi lainnya, terutama soal dana penanganan dalam pandemi virus Corona.

“Oleh karena itu, kami berharap ini pintu masuk bagi polisi, bagi jaksa, bagi KPK untuk mengusut kasus-kasus yang terjadi di penggunaan dana COVID terutama di kabupaten/kota di Indonesia,” jelas Razman.

Baca :  Ahok Ungkap Duka Mendalam atas Meninggalnya Birgaldo Sinaga

Awal mula dugaan korupsi di internal Damkar Depok mencuat setelah Sandi membongkarnya di media sosial. Dugaan korupsi tersebut dibongkar dengan melakukan aksi protes di Balai Kota Depok. Aksi itu kemudian viral.

Sandi membawa poster bertulisan ‘Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas Damkar Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan!!!’. Ada juga poster, ‘Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi Dinas Pemadaman Kebakaran Depok #StopKorupsiDamkar’.

Salah satu dugaan korupsi yang diungkap Sandi ialah pengadaan sepatu pada 2018. Menurut Sandi, sepatu yang diterima oleh dia dan rekan kerja ini tidak sesuai dengan spesifikasi.

Sandi mengatakan ada dugaan pemotongan terkait insentif mitigasi dan penyemprotan disinfektan. Seharusnya, setiap petugas mendapatkan insentif Rp 1,7 juta, tapi yang diterima hanya Rp 850 ribu.

Baca :  Birgaldo Sinaga Meninggal, Ini Cerita Perjuangannya Sembuh dari COVID-19

Dia mengaku menerima ancaman berupa desakan untuk mengundurkan diri hingga diberi surat peringatan (SP) oleh atasannya seusai dengan aksinya itu. Dia juga mengaku dijutekin.

Penjelasan Kadis Damkar Depok

Kadis Damkar Kota Depok Gandara buka suara terkait pengakuan Sandi. Gandara menegaskan tak pernah meminta Sandi mengundurkan diri.

“Hingga hari ini tidak ada pemecatan atau permintaan mundur ataupun yang dikeluarkan terhadap Saudara Sandi sehubungan dengan upayanya membawa kasus ini menjadi perhatian publik,” tutur Gandara dalam keterangannya, Jumat (16/4).

Dia mengaku sedang melakukan klarifikasi ke berbagai pihak, antara lain kalangan internal Damkar Depok dan kepolisian.

“Proses klarifikasi sedang dilakukan oleh pihak internal maupun dari aparat penegak hukum dan kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku,” imbuh dia.

Gandara pun menerangkan soal sepatu PDL (pakaian dinas lapangan) yang dipersoalkan Sandi, meski tak menyinggung soal dugaan korupsi pengadaan sepatu yang disebut Sandi. Gandara mendeskripsikan jenis-jenis sepatu dinas damkar.

Baca :  Anies dan Zulkifli Hasan Bertemu Malam-malam, Bahas Apa?

“Perihal sepatu perlu dibedakan ada sepatu PDL, ada sepatu yang dipakai untuk keseharian dan pelaksanaan apel maupun upacara dan kegiatan lapangan lainnya. Dan ada APD (alat pelindung diri) dan sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan, yaitu mulai pelindung kepala, baju tahan panas, dan sepatu khusus pemadaman kebakaran atau sepatu Harvik,” kata Gandara,

Gandara lalu menerangkan teknis pemberian insentif penanggulangan COVID-19 anggota Damkar Depok yang dipersoalkan Sandi. Dia menyebut dana itu diserahkan kepada komandan regu.

“Terkait penerimaan honorer sesuai tanda bukti yang ada di kami adalah sebesar Rp 1,7 juta yang sudah kami serahkan kepada komandan regu yang bersangkutan, untuk kegiatan selama 3 bulan sesuai dengan tanda terima,” tambah dia. (detikcom/hli)


Komentar