oleh

Ngabalin: Moeldoko Jangan Didesak Mundur dari KSP, Dia Bukan Anak-anak!

Headlines.id – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko didesak mundur setelah KLB Partai Demokrat ditolak pemerintah. Tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta semua pihak berhenti mengaitkan urusan Partai Demokrat dengan jabatan Moeldoko sebagai KSP.

“Saya mau bilang supaya berhentilah menyebut KSP Moeldoko, KSP Moeldoko, harus berhenti Pak SBY maupun siapa pun Demokrat itu harus berhenti, karena tidak ada kewenangan untuk bisa menyebutkan KSP Moeldoko itu,” kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

Ngabalin mengatakan pihaknya gerah akan hal itu. Dia bahkan menyebut kemungkinan untuk melakukan perlawanan.

Baca :  Kronologi Lengkap Takjil Sianida yang Tewaskan Anak Ojol Bantul

“Sekali lagi, karena pasti sebagai orang dari KSP lama-lama kita bisa melakukan perlawanan, jangan menyebut KSP Moeldoko, KSP Moeldoko, tidak ada hubungannya KSP dengan Pak Moeldoko,” ujarnya.

Meski begitu, Ngabalin mengatakan siapa pun boleh mengeluarkan pendapat. Namun keputusan mengundurkan diri ada di tangan Moeldoko.

“Siapa saja boleh berteriak, dia mau minta Pak Moeldoko mundur, dia mau bilang kepada presiden memberhentikan Pak Moeldoko terserah dia, tapi ingat budaya kita ini jangan dipakai budaya pengecut, nggak usah pengecut. Tidak boleh membiasakan diri desak mendesak itu nggak boleh, karena ini kan prosesnya nyata terbuka dan transparan,” ujarnya.

Baca :  Tak Ingin Ada Korban Sipil, Kapolda Papua Minta Warga Jauhi KKB

Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi memiliki penilaian sendiri. Presidenlah yang menurutnya memiliki hak untuk mengangkat atau memberhentikan pembantunya, termasuk Moeldoko.

“Ini biarlah nanti presiden yang memberikan penilaian, dan presiden kan punya regulasi mengangkat dan memberhentikan para pembantu beliau, begitu juga Pak Moeldoko nggak usah didesak-desak, Pak Moeldoko itu bukan anak anak, karena itulah maka biarlah nanti beliau (presiden) yang ini,” tuturnya.

Lebih jauh Ngabalin meminta bangsa ini fokus ke urusan yang lebih besar, yaitu masalah terorisme yang belakangan terjadi. Ngabalin menyebut masalah terorisme berawal dari intoleransi.

Baca :  Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 17 Mei

“Kasus Makassar, kasus Mabes Polri dan sebelum-sebelumnya, siapa saja yang hidup di bawah kolong langit Republik Indonesia ini harus melahirkan keprihatinan yang mendalam karena tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, harus mendapat dukungan dari masyarakat,” ucap Ngabalin.

“Masalah intoleran itu adalah awal dan cikal bakal lahirnya teroris-teroris ini. Kita harus melakukan perlawanan ini. Tagarnya ‘bersatumelawanteroris’. Karena masa depan republik ini loh, bukan persoalan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bukan suku Arab, suku China, bukan,” ucap Ngabalin. (detikcom/hli)


Komentar