oleh

Pengakuan Eks Ketua PD Blora Diminta Mahar Rp 600 Juta untuk Maju Pilkada

Headlines.id – Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Blora Bambang Susilo dipecat Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), blak-blakan soal mahar politik yang membuatnya tak bisa maju Pilkada 2020. Bambang mengaku butuh mahar sebesar Rp 600 juta untuk mendapatkan rekomendasi partai demi maju Pilkada Blora 2020.

“Ada, waktu itu memang dimintai mahar politik. Nilainya untuk yang ke resminya saja (untuk parpol) sekitar per kursi (kursi legislatif) Rp 200 juta,” kata Bambang Susilo, Jumat (12/03/2021).

Bambang lalu merinci hitung-hitungan mahar politik yang jumlahnya mencapai ratusan juta itu. Dia menyebut Partai Demokrat memiliki tiga kursi di DPRD Blora, sehingga dia harus menyerahkan total Rp 600 juta untuk mendapatkan suara dari partainya.

“Kalau tiga kursi berarti total Rp 600 juta. Itu belum memberikan ke tambahan yang ke lain-lainnya,” terang Bambang.

Bambang mengaku enggan menyetorkan mahar Rp 600 juta ke Partai Demokrat. Sebab, dia tahu rekomendasi partainya sudah diberikan untuk calon lain di luar kader Demokrat.

Baca :  KPK Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin, Bukti Kasus Suap Penyidik Ditemukan

“Kalaupun saat itu kami sediakan pun percuma, karena rekomendasi Partai Demokrat tidak ke saya. Bahkan Ketua DPD PD Jateng, Rinto Subekti saat itu menyampaikan, kalaupun rekomendasi politik tidak ke Bu Dwi Astutingsih (orang yang menerima rekom politik PD) rekom pun tidak diberikan ke saya, tetapi diberikan kepada calon yang sudah ada. Sudah harga mati saya ini tidak akan direkomendasi oleh Partai Demokrat, partai kami sendiri,” ungkap dia.

Bambang menyebut mahar politik itu sedianya disetorkan ke bendahara DPP Partai Demokrat. Namun, Bambang mengaku sudah pesimistis karena tidak mendapatkan lampu hijau dari DPD Partai Demokrat Jateng maju Pilkada Blora 2020.

“(Uangnya seharusnya disetor) Ke bendahara DPP Partai Demokrat, tapi karena saya belum sampai mewujudkan angka itu, tidak ada komunikasi dengan bendahara. Karena saya yakin, seandainya saat itu saya ada (uang mahar) pun rekomendasi tidak akan diberikan ke saya, meskipun saya adalah kader senior,” terangnya.

Baca :  Serikat Buruh Minta Hakim MK Adil soal Gugatan UU Cipta Kerja

“Saya adalah satu-satunya ketua DPC di Jateng yang pernah memenangkan Pileg dan mendudukkan saya sebagai ketua DPRD Blora periode 2014-2019. Dan itu satu-satunya Ketua DPC di Jateng yang berprestasi adalah saya. Cukup kami sayangkan ketika kami mengurus rekomendasi partai untuk maju di Pilkada, justru rekomendasi partai kami sendiri, Partai Demokrat yang lepas,” sesal Bambang.

Berangkat dari kekecewaan itu, dia mengaku mantap untuk mendukung agenda yang diklaim sebagai KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut. Bambang menyebut adanya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang merupakan harapannya untuk perubahan.

“KLB ini bukanlah hal yang tabu untuk sebuah partai politik. Ketika ada permasalahan seperti ini. KLB adalah sebagai jalan keluar, sebagai solusi untuk memperbaiki internal di Demokrat. Harapan saya waktu itu, Mas AHY legowo mengadakan KLB,” ucap Bambang.

Bambang lalu menyinggung salah satu hasil KLB yang menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat. Bambang menyebut di era Moeldoko sebagai Ketum Demokrat tidak akan ada mahar politik untuk maju Pilkada.

Baca :  Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: MU Vs Liverpool di Old Trafford

“Hasil KLB salah satunya, di era kepemimpinan Pak Moeldoko, mahar-mahar politik seperti itu dihapus atau dihilangkan. PD akan mendorong kadernya sendiri yang akan maju di Pilkada,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada Pilkada Blora 2020 lalu Partai Demokrat mengusung pasangan istri Bupati Blora Djoko Nugroho, Dwi Astutingsih dan Riza Yudha. Namun, kedua paslon tersebut kalah dari Wabup petahana Arif Rohman dan Tri Yulisetyowati.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng telah bicara soal isu mahar politik. Dia menegaskan tidak ada mahar dalam Partai Demokrat. Andi menyebut mahar yang dituduhkan terhadap DPP Demokrat hanya klaim dari pihak kubu KLB Deli Serdang semata.

“Nggak ada mahar. Yang ada kenclengan-kenclengan (urunan atau iuran atau sumbangan) saja untuk berbagai macam kegiatan partai,” ungkap Andi Mallarangeng kepada wartawan, Kamis (11/3). (detikcom/hli)


Komentar