oleh

Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Ridwan Kamil Justru Sebut Ada Perbaikan

Headlines.id –¬†Presiden Joko Widodo menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tidak efektif dalam menekan laju penularan COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang ditayangkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai sejauh ini pelaksanaan PPKM di Jabar memberikan dampak yang baik dari segi penegakan aturan protokol kesehatan. Namun, lagi-lagi Kang Emil -sapaannya- menyoroti soal data laporan kasus harian yang tercampur antara data baru dan data lama.

“Saya duga kita membahas data yang kurang tepat, kita menganggap kasus 3.000 padahal 2.000 di antaranya kasus lama. Kenaikan itu tidak akurat, di lapangan masih ada 10.000 kasus yang belum terlaporkan, jadi datanya sudah ada terus kapan diumumkan kita tidak tahu apakah nanti diledakan pengumumannya? Orang akan melihat 10 ribu kasus, padahal itu gabungan kasus,” kata Kang Emil dalam siaran Humas Jabar dari Kabupaten Bekasi, Senin (1/2/2021).

Baca :  Menteri Tjahjo: 75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes ASN Diproses BKN

Kang Emil mengatakan, analisa PPKM harus kembali dilihat tak hanya dari jumlah kasus yang dilaporkan secara harian. “Kalau mau dibedah berdasarkan kasus non aktif, penegakan hukum dari tingkat kedisiplinan 50 persen naik ke 83 persen, rumah sakit yang awalnya panik di angka 80 persen turun ke 70 persen, jadi membaik kalau bicara per data,” katanya.

Baca :  3 Penyebar Pesan Ajakan Bikin Kemacetan Jalan Tol Ditangkap!

“Kalau melihat kasus aktif, naiknya tidak orisinil tapi tercampur. Perbaikan data menjadi urgen supaya tidak salah kita menganalisa dan mengomentari tapi kalau bicara non kasus, di Jabar banyak kemajuan PPKM itu,” ucap Kang Emil melanjutkan.

Soal data, ujar Kang Emil, Menko Marves RI Luhut Binsar Pandjaitan menjanjikan akan segera memperbaiki soal data yang tercampur tersebut. Hal itu dikatakan Luhut setelah melakukan rapat virtual bersama para gubernur pada 30 Januari.

Baca :  Eks Pimpinan FPI Aceh: Dulu Cekcok dengan Dandim-Kini Ajak Terobos Mudik

“Pak Luhut menjanjikan pencampuran itu sudah tidak ada karena membingungkan kepada kami juga, kasus di Jabar pada beberapa hari yang lalu 3.000, padahal 2.000 kasus lama yang tercampur dengan kasus H-5, H-7, H-14 seolah-olah 3.000 padahal hanya 1.000. Itu membuat analisa kurang tepat, analisa harus disempurnakan,” ujarnya. (detikcom/hli)


Komentar