oleh

Buruh Akan Demo UU Ciptaker di Depan DPR, Pengalihan Arus Lalin Situasional

Headlines.id – Massa buruh akan melakukan demo menuntut dibatalkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum 2021 di depan gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Pengalihan arus lalu lintas (lalin) kendaraan melihat situasi dan kondisi di lapangan.

“Kemudian kita upayakan arus mengalir, kalau nggak ya, kalau massa terlalu banyak, (kendaraan) nggak bisa mengalir, ya kita alihkan (arus lalu lintas) ke arah Hotel Mulia. (Pengalihan arus lalu lintas sifatnya) situasional. Busway tetap kita upayakan mengalir. Kalau nggak bisa kita alihkan juga,” kata Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wiraga Dimas Tama di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (9/11/2020).

Wiraga menjelaskan diperkirakan akan ada sekitar 1.500 buruh yang menggelar demo di depan gedung DPR. Polisi tidak akan melakukan penyekatan ke massa buruh yang akan berunjuk rasa.

“Kita nggak ada melaksanakan penyekatan, karena sudah komunikasi baik antara mereka dengan pihak kepolisian, terutama Polda (Metro Jaya). Mereka (buruh) akan melaksanakan aksi di depan DPR,” terangnya.

Wiraga menambahkan sekitar 2.000 personel TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa. Selain itu, lanjutnya, 6 unit kendaraan taktis disiagakan dalam mengamankan demo hari ini.

“Buruh aja hari ini, buruh aja (yang melakukan demo di DPR). Kemudian titik kumpulnya di pintu 10 (Gerbang Pemuda), kemudian (buruh) long march sampai ke depan (DPR lalu) melaksanakan aksi. Mungkin direncanakan tidak sampai sore mereka membubarkan diri,” tandas Wiraga.

Terpantau di depan gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakpus, pukul 10.07 WIB, sudah ada sejumlah buruh yang datang. Mereka datang dengan membawa satu mobil komando.

Polisi pun sudah melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Untuk arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto belum dialihkan. Kendaraan bisa melaju dengan lancar ke arah Slipi.

Sebelumnya, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setelah dipublikasikan, UU Cipta Kerja resmi digugat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Seperti dikutip dari detikcom Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11), UU Cipta Kerja digugat KSPI per Senin (2/11) pukul 22.45 WIB dengan nomor tanda terima 2045/PAN.MK/XI/2020.

“Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945,” tulis MK di bagian pokok perkara. (detikcom/hli)

Komentar