oleh

Kapan Kelas Tatap Muka Prakerja Dimulai?

Headlines.id

Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja mengungkapkan pelaksanaan pelatihan tatap muka baru bisa terlaksana di tahun 2021. Pelaksanaan tersebut juga dengan catatan pandemi Corona di tanah air sudah selesai.

Direktur Operasional PMO Kartu Prakerja, Hengki Sihombing mengatakan, pelaksanaan program Kartu Prakerja berlanjut di tahun depan usai pemerintah mengalokasikan anggarannya pada RAPBN tahun anggaran 2021.

“Perlu diketahui Ibu Menteri Keuangan sudah melakukan yang namanya anggaran untuk 2021 khususnya Prakerja, sehingga kemungkinan untuk Prakerja masih tetap berjalan selama 2021,” katanya dalam acara Power Lunch CNBC TV Indonesia, Senin (21/9/2020).

Program Kartu Prakerja awalnya dirancang dengan pelatihan tatap muka alias offline serta online. Namun, adanya Corona diubah menjadi full online. Program ini dianggarkan sebesar Rp 20 triliun dan ditujukan untuk 5,6 juta orang.

Dalam pelaksanaannya, setiap peserta mendapat total dana Rp 3.550.000. Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000 untuk biaya pelatihan, lalu insentif totalnya Rp 2.400.000 atau Rp 600.000 per bulan diberikan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.

Hengki mengaku pelaksanaan pelatihan Kartu Prakerja bisa dilaksanakan secara tatap muka atau offline jika Corona sudah tidak ada di tahun depan.

“Tentu kita akan melihat tergantung dari kondisi pandemi, kalau pandemi sudah berlalu mungkin pasca pandemi kita bisa lebih melakukan yang namanya improvisasi pelatihan yang lebih baik, mungkin pelatihan offline, mungkin banyak juga peserta Prakerja yang literasinya belum cukup baik untuk yang namanya ambil pelatihan online, jadi kita membuat sebuah pelatihan offline ke depannya,” ungkapnya.

Program Kartu Prakerja ditujukan kepada masyarakat berusia di atas 18 tahun dan merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Program ini tidak berlaku untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Kepolisian, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD.

Hingga saat ini PMO sudah membuka pendaftaran hingga gelombang sembilan, total peserta yang ikut tercatat sebanyak 5,48 juta orang dengan total insentif yang akan dibayarkan sekitar Rp 14,45 triliun.

finance.detik.com

Komentar