oleh

Prabowo: Bocor 1.000 Trilyun. Versi KPK: Potensinya Malah 2.000 Trilyun

Headlines.id. Potensi kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ternyata dua kali lipat dari angka yang dibeberkan calon presiden Prabowo Subianto sebesar Rp1.000 triliun. Potensi kebocoran menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp2.000 triliun atau lebih separuh dari pendapatan yang diperoleh saat ini.

Menurut KPK, mestinya pendapatan Indonesia mencapai sekitar Rp4.000 triliun. Namun kenyataanya, saat ini baru sekitar separuhnya yang masuk ke negara. Melihat potensi pendapatan yang besar, APBN mestinya jauh lebih tinggi dari saat ini.

“Tetapi kenyataanya, APBN kita Rp2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin. Kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan, maka pendapatan Rp4.000 triliun bisa dicapai,’’ kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Semarang, Senin (1/4).

Data tersebut diperoleh dari perhitungan Litbang KPK. Menurut Litbang KPK, Pemerintah Indonesia semestinya menerima pendapatan Rp4.000 triliun tiap tahunnya. Hal itu disampaikan Basaria pada saat memberikan sambutan di acara perjanjian kerja sama monitoring online penerimaan pembayaran pajak daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah kota/kabupaten di Jateng di Hotel Gumaya Semarang.

Menurut dia, cakupan pengawasan KPK tak hanya perihal biaya maupun keuangan negara yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara saja. Namun KPK juga bicara perihal penerimaan yang semestinya diterima oleh negara. Penerimaan yang dihitung ini bersumber dari seluruh daerah, dengan catatan jika tak ada kebocoran.

Menurutnya, inovasi penerimaan pajak secara online itu menjadi wujud nyata upaya mencegah kebocoran anggaran yang terjadi. Saat ini sejumlah daerah disebut telah bisa memantau pendapatan dari berbagai sumber seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan lahan parkir.

Salah satu wilayah yang telah menerapkan adalah Provinsi Bali. “Di Bali sudah pakai software. Otomatis pendapatan 10 persen masuk ke kas daeah. Secara online ini paling efektif (mencegah kebocoran),” ujarnya.

Temuan KPK tersebut memperkuat dugaan capres Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia mengalami kebocoran anggaran lebih Rp1.000 triliun. Data tersebut diperoleh Prabowo dari hitung-hitungan tim pakar ekonomi Prabowo-Sandiaga Uno.

Saat kampanye di Manado dan Makassar, Prabowo menyebutkan kebocoran negara terlalu besar setiap tahunnya. Separoh uang yang ada dalam negeri dibawah keluar sehingga rakyat tetap miskin, gaji pegawai rendah, sementara pejabat terus korupsi.

“Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dan juga saya mengatakan kebocoran kekayaan negara terlalu besar setiap tahun. Saya hitung, kebocoran kita tiap tahun, kurang lebih 1.000 triliun tiap tahun. Saya hitung kebocoran anggaran minimal 25 persen,” katanya, Ahad (24/3).

Prabowo kembali menegaskan kebocoran tersebut saat kampanye di Lapangan Karebosi Makassar. Indonesia mengalami kebocoran Rp1.000 triliun per tahun. “Negara kita sudah kebocoran. Tapi saya tidak mau ungkap di sini. Nanti saya akan buka jika saya terpilih jadi presiden,” ujarnya, Ahad (24/3).
Karena itu, jika kebocoran dihentikan pada kepemimpinan mendatang, Prabowo yakin mampu menaikkan taraf hidup rakyat dari angka kebocoran tersebut.

Indonesia hanya bisa sejahtera jika potensi alamnya dikembalikan kepada rakyat secara keseluruhan.(wrt/hli)

Komentar